Hasil Dialog Keamanan Tingkat Wakil Menteri
Pada tanggal 20 Mei 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam mengadakan dialog keamanan tingkat wakil menteri yang ketiga. Pertemuan ini berlangsung di markas besar Kementerian Keamanan Publik Vietnam di Hanoi. Delegasi Polri dipimpin oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto, yang diterima langsung oleh Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal To Lam. Dialog ini menandai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.
Salah satu hasil utama dari dialog ini adalah kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama dalam pencarian dan pengejaran buron dari kedua negara. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum lintas batas antara Indonesia dan Vietnam. Dengan adanya koordinasi yang lebih erat, kedua negara berharap dapat menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara dengan lebih efisien dan efektif. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi serta strategi operasional untuk menangani buron yang melarikan diri ke negara tetangga.
Kerja sama ini juga melibatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan bersama antara Polri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Selain itu, dialog ini mencakup diskusi tentang tantangan-tantangan keamanan yang di hadapi oleh kedua negara dan upaya untuk menemukan solusi bersama. Kedua pihak sepakat bahwa kerja sama yang kuat dan berkelanjutan adalah kunci untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi ini.
Kesepakatan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Kedua negara telah lama menjalin hubungan di plomatik yang baik, dan kerja sama dalam bidang keamanan ini di harapkan dapat membawa manfaat yang signifikan bagi kedua negara.
Empat Fokus Pembahasan Kerja Sama
Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti, menjelaskan bahwa terdapat empat hal utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Polri dan otoritas Vietnam. Pertama, penegakan hukum yang bersifat timbal balik antara kedua negara. Ini mencakup kolaborasi dalam pertukaran informasi, penyelidikan kasus-kasus lintas negara, dan ekstradisi buron yang melibatkan kedua pihak. Kerja sama ini di harapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat sistem peradilan di kedua negara.
Kedua, kerja sama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Polri menyatakan kesiapannya untuk membantu meningkatkan kapasitas personel kepolisian Vietnam melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat kemampuan operasional kepolisian Vietnam, tetapi juga akan mempererat hubungan bilateral dalam konteks kontribusi terhadap keamanan global.
Ketiga, isu perdagangan orang menjadi perhatian bersama. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama lebih erat dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, yang sering kali melibatkan sindikat internasional. Langkah-langkah konkret akan di ambil, termasuk peningkatan patroli di perbatasan, kampanye penyadaran publik, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan. Kerja sama ini di harapkan dapat mengurangi kasus perdagangan manusia dan melindungi hak asasi korban.
Keempat, ancaman terorisme memerlukan penanganan bersama. Polri dan otoritas Vietnam sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini meliputi pertukaran intelijen, pelatihan bersama, dan operasi gabungan dalam menangani ancaman teroris.
